Mahal mengurus surat pernyatan ahli waris di desa Lalang Deli Serdang

 

Mangkin tahun mangkin mahal berurusan di pemerintahan di Indonesia .Baik di pusat maupun di daerah seperti kejadian di kabupaten Deli Serdang  yang sedang dipimpin Bupati Azhari Tambunan Adik dari Bupati terdahulu Amri Tambunana .

 

Tepatnya di desa Lalang kecamatan Sumggal Kabupaten Deli Serdang sang Pl Kepala Desa Lalang Irfan Zuhri Nasution SH Kades tiga generasi yang menerima jabatan Kades dari abangnya Indrayani Nasution dan sebelumnya sang ayah Sangkot Nasutin SH kades terdahulu.Meminta pada warganya inisial baruang 300 ribu rupiah dalam pengurusan surat pernyatan ahli waris karena suratnya dipecah dua .Maka sang kepala desa melalui sekretarisnya berinisial Alis meminta biaya 500 ribu rupiah .

 
Wah mahal benar biaya adminitrasi dikabupaten Deli Serdang mungkin karena sang bupati baru saja dilantik.

Poldasu Didesak Usut Dugaan Korupsi Dinkessos Sumut

 
Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pembaharuan (AMPP), menggelar aksi di kantor Polda Sumut yang berada di Jalan Medan-Tanjung Morawa, Senin (22/7) siang. Dalam aksinya, massa AMPP yang dikomandoi Muslim Saragih mendesak agar Kapoldasu segera mengusut dugaan korupsi yang terjadi pada Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinkessos) Sumut. Dalam orasinya, Koordinator aksi AMPP, Muslim Saragih mengatakan penggunaan dana sejumlah bantuan di Dinkesos Sumut, wajib dilakukan audit oleh BPK-RI perwakilan Medan. Sebab, kata Muslim, penggunaan dana terminasi untuk ribuan pengungsi Aceh tahun 2003 sebesar Rp 38 milliar, diduga sarat Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Pasalnya, kata Dia, dari hasil seleksi reverifikasi data terdapat 10762 kepala keluarga (KK). Sedangkan dari data sebelumnya, penggunaan dana ditujukan untuk 15227 KK. Artinya ada kelibahan dan diduga mark-up dalam tekhnis pelaksanaan pengucuran dana tersebut. "Jadi sisanya yang belum seleksi reverifikasi sebanyak 4465 KK, karena tidak berada ditempat. Hal ini diakui Kepala Dinkessos yang saat itu dijabat oleh Drs Silvester Lase di Balai Diklat Dinas Sosial Stabat," ujarnya. Selain itu, tambah Muslim, pengadaan kantong mayat tahun anggaran 2007 sebesar Rp 1.980.000.000, diduga juga turut terjadi mark-up, dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp 20 juta. Bahkan ada dugaan modus yang digunakan oknum pejabat pembuat komitmen (PPK) saat itu bernama Alexius Purba, dengan membuat data laporan fiktif. "Kantong mayat itu sebelumnya dilaporkan dibeli yang baru. Namun kenyataannya di lapangan, pengadaan kantong mayat tersebut hanya memanfaatkan stok yang ada di gudang Dinkessos daerah Tanjung Morawa Deli Serdang," ungkapnya. Tidak hanya itu, lanjut Dia, penggunaan dana tahun anggaran 2012 untuk pengadaan peraga siswa pengembangan aspek motorik dan psikologi untuk tuna rungu dan tuna netra sebesar Rp 2.250.000.000, disinyalir telah dikorup pejabat yang bersangkutan. Sebab, sambung Muslim, dalam tender disebutkan perusahaan penawar paling rendah adalah CV Maju Jaya Contruction sebesar Rp 1.463.385.000. Namun belakangan diketahui, yang dimenangkan adalah perusahaan CV Sumber Rezeki dengan penawaran sebesar Rp 2.225.105.190. Kuat dugaan, dalam proses pemenangan tender ada unsur monopoli proyek. Bahkan hasil pekerjaan proyek tersebut diakuinya diduga tidak sesuai bestek dan tidak maksimal. "Kami datang ke Polda sumut ini selain berorasi, juga memberikan bukti untuk dilaporkan dengan berbagai kasus dugaan korupsi di Dinkessos. Dengan harapan poldasu dapat secepatnya melakukan penyelidikan di Dinkessos," ucapnya.

Satma IPK desak Kejatisu tangkap Rahudman

Ratusan massa yang tergabung dalam Satuan Mahasiswa Ikatan Pemuda Karya Sumatera Utara (Satma IKP Sumut), menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), hari ini.

Massa IPK ini, meminta Kejatisu agar segera menangkap terdakwa  Rahudman Harahap, yang juga Walikota Medan terkait kasus dugaan korupsi TPAPD 2005 senilai Rp1.5 miliar sewaktu menjabat Sekda Pemkab Tapanuli Selatan.

Dalam aksinya, para pengunjukrasa membawa poster Rahudman Harahap dan pakaian dalam wanita, lalu menjemurnya di depan gedung Kejati Sumut. Setelah itu, pengunjukrasa melempari kantor Kejatisu dengan telur busuk dan tomat.

Pengunjukrasa meminta agar Rahudman jangan dijadikan sebagai tersangka saja. Tetapi harus dilakukan penindakan dengan menahan terdakwa. "Kejatisu diminta untuk lebih serius dalam penanganan korupsi,  khususnya bagi kepala daerah yang terlibat korupsi," tambahnya.

Kapolsek Deli Tua Lepaskan Tersangka Pencabulan

Tersangka Andi Syah Putra tersangka pencabulan atas Gita Fihdatul jannah sempat beberapa hari ditahan oleh pihak Polsekta Deli Tua akhirnya dibebaskan oleh Kapolsek sendiri dan sekarang bebas berkeliaran .

 

 Saibatul Aslamiah Siregaribu dari Gita Fihdatul Janah kamis 31 Januari 2013 melaporkan Andi Syah Putra pelajar STM Muhamadiah ke malposek Deli Tua dengan nomor laporan STPL /106/I/K/2013/SPKT/Sektor deli Tua .yang diterima oleh Ka SPK  Ru III Aiptu SM Hutabarat Nrp 57100647

 

 Memang tersangka Andi Syah Putra sempat beberapa hari ditahan oleh pihak Polsekta Deli Tua .Tapi anehnya sekarang sudah bebas berkeliaran. yah beginilah kasus pencabulan Gita Fidahtul Janah akhirnya raip tanpa berkas

ke kejari berkasnya belum pernah di limpahkan kepihak ke kejaksan negeri medan .Gimana berkasnya bias P 21 Untuk dilimpahkan ke PN Medan.Kalau begini terus kerja aparat hukum indonesia mau dibawa kemana indonesia ini.

DPRD Sumut desak audit dana Pilgubsu

 
Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara, Ahmad Ikhyar Hasibuan, mendesak agar segera dilakukan audit dana pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu) yang telah dikucurkan termasuk dana pengamanan yang diterima oleh pihak kepolisian.

"Apalagi berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei bahwa pelaksanaan pemilukada di Sumatera Utara, hanya satu kali putaran," ujarnya kepada wartawan, hari ini.

Menurutnya, dana-dana yang dikucurkan itu harus dipertanggungjawabkan secepat mungkin, sehingga dana yang dikembalikan bisa dialokasi untuk kepentingan rakyat.