Sabtu, 19 November 2011
Kapoldasu Segera Tindak Tegas Pukat Segar Panai Hilir, Sungai Berombang, Labuhanbatu.
Warga Panai Hilir, Sungai Berombang, Labuhanbatu.resahkan sehubuingan beroperaqsinya Pukat segar (sejenis pukat trawl) diwilayah mereka pukat segar marak beroperasi di perairan itu..Ahmad Ikhyar Hasibuan anggota DPRD SU Dari partai Demokrat meminta Kapoldasu Irjen Pol Drs Wisjnu A Sastro harus segera menindak tegas dan meninjau ulang operasional pukat segar (sejenis pukat trawl—red.eberaan pukat segar ini sangat berbahaya bagi biota laut dan lingkungannya baik dari penggunaan alat tangkap serta wilayah operasionalnya, yang mengancam nelayan tradisional. Aparat terkait harus bersikap tegas,” ujar Ikhyar, Selasa (15/11).
Hal ini diungkapkan Ikhyar, terkait hasil reses yang dilakukan ke Daerah Pemilihan V Kabupaten Labuhanbatu, pekan lalu.
Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, pukat segar memiliki kekuatan 2 bot 6 silinder (120 pk), yang mampu menarik jaring sepanjang 700 meter, dengan kedalaman 50-60 meter. Kalau siang, pukat segar beroperasi di zona 12 mill ke atas. Sedangkan malam hari merapat ke pantai.
Pukat Segar ini, kata Ikhyar, umumnya dapat ditemukan di Sungai T Bangsi, Sei Keluang, dan Sei Situkang, yakni lebih kurang 1 mil dari bibir pantai.
“Dengan kekuatan bot dan jaringnya, semua biota laut terangkut sampai tanah-tanahnya,” ujar Ikhyar.
Jika kondisi ini terus menerus dibiarkan oleh aparat keamanan, menurut Ikhyar, maka akan mengancam kelangsungan nelayan tradisioal karena tidak mampu bersaing dengan pukat segar. Sebab diketahui bahwa nelayan tradisional ini melaut dengan peralatan seadanya, serta tidak mampu melaut hingga 12 mil.
Keberpihakan aparat keamanan laut baik Dinas Perikanan Kelautan, Dispol Airud juga Pos Angkatan Laut dalam melakukan penindakan terhadap pukat segar ini dikhawatirkan akan mengancam keberadaan nelayan tradisional serta penghancuran biota dan lingkungan laut.
“Kesannya penindakan terhadap pukat segar ini tidak ada,” kata Ikhyar.
Karena itulah, menurutnya Kapoldasu bersama aparat keamanan laut harus menindak tegas keberadaan pukat segar ini, jangan sampai terjadi konflik yang menyebabkan nelayan tradisional melakukan tindakan anarkhis.
“Kita dorong Kapolda agar sedikit memberi ketentraman kepada nelayan tradisional yang cukup sulit kehidupannya,” ujar Ikhyar.
Kamis, 03 November 2011
Awas jangan dukung Purnawirawan TNI Jadi Presiden karena setelah mereka jadi Presiden kita akan dicampakan seperti sampah.
Sebaiknya para anak purnawirawan baik yang tinggal di asrama TNI maupun yang tidak jangan memilih orang nomor satu di Indonesia sebagai Presiden maupun orang nomor satu di Propinsi sebagai gubarnur .Karena biasanya setelah mereka menjadi Presiden atau Gubernur melupakan keluarga anak Purnawirawan
Kata Albertus Hutabarat Ketua LSM Pemuda Penegak Nasionalis Indonesia (PPNI),disela sela acara silahturahmi BM 3 dihotel Angkasa Medan
Jangankan memberikan pekerjaan ,memberikan tempat tinggal yang layakpun tidak sanggup.Malah anak-anak purnawirawan tersebut biasanya diusir dari asrama tempat tinggal mereka dibesarkan .Dengan alasan asrama meraka mau dipakai oleh untuk anggota TNI yang aktif
Tapi setelah mereka diusir paksa seperti mengusir binatang asrama tersebut diubah menjadi ruko atau menjadi real estate seperti terjadi disumatera utara .Asrama CPM Bata jalan Yosudarso Medan
Sudah hamper dua priode jenderal purnawirawan Susilo Bambang Yudoyono menjadi presiden .Tak satupun warga asrama yang perumahan mereka menjadi milik pribadi.
Sebaiknya warga anak Purnawirawan TNI dapat memilih calon Presiden atau gubernur bukan dari purnawirawan TNI .Agar para politikus dari berbagai partai di Gedung Senayan Jakarta dapat menolong tanpa ada interfensi dari presiden yang dari purnawirawan tersebut.
Kasad JendralTNI Pramono Edhie Wibowo.
Sebab TNI ada dibawah kementerian Pertahanan ,jadi mereka dibawah eksekutif sebagai pembantu Presiden .Pelepasan Asrama asrama TNI menjadi Ruko dan Real estate harus sepengetahuan Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan yang mereka nota bene pembantu Presiden .Tidak masuk akal seorang presiden tidak mengetahui pengusuran asrama diberbagai daerah. Tempat basis suaranya sendiri.
Sebenarnya para anak purnawirawan TNI tidak mengetahui berapa kekuatan jumlah mereka .Jika kita bersatu jumlah suara anak purnawirawan TNI sanggat siknifikan karena dari tahun 1950 sanpai sekarang ini mencapai 25 juta suara.
Jumlah ini sudah bisa menjadi kartu trup untuk bagening .Menjadikan seorang sipil bukan Purnawirawan TNI menjadi presiden Republik Indnesia.
Langganan:
Postingan (Atom)