Di PTPN 4 Ada proyek dikerjakan dengan tanda tangan palsu

Medan (JJ)

Sebuah keanehan atau keganjilan bila tanda-tangan seorang Direksi di sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipalsukan terkait beberapa proyek pekerjaan di BUMN itu tapi tidak dilaporkan oleh si Direksi kepada pihak berwenang. Apalagi pemalsuan itu terkait soal proyek sekitar Rp 3,2 miliar. Dan yang membuat semakin aneh, pada akhirnya yang mengadu ke pihak kepolisian adalah pekerja yang telah dirugikan oleh BUMN itu.

Hal ini terjadi di PT Perkebunan Nusantara (Persero) 4 (PTPN4) dimana pada bulan Agustus 2014, Amru Hasibuan, mendapat proyek pekerjaan sebanyak empat paket dari adik Erwin Nasution, Direktur Utama PTPN 4, yang dikenal dengan panggilan Pak Ecen. Untuk modal pekerjaan ini, Amru Hasibuan mengajukan pinjaman ke Bank Sumut dimana pada bulan November 2014 pinjaman akan dicairkan dengan menganggunkan aset berupa surat tanah milik Donax Farabian Silalahi. Namun karena surat tanah Donax pada saat itu hilang, pinjaman tidak jadi dicairkan Bank Sumut.

Pernyataan ini diungkap oleh Tongam Siregar, Ketua LSM SAKTI Sumut, yang mengaku sebagai pendamping Muhammad Yusuf, pekerja yang telah melaporkan Donax Farabian Silalahi ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) dengan Surat Tanda Terima Lapor Polisi nomor STTLP/935/VII/2016/SPKT"II" tanggal 20 Juli 2016, kepada media, di Medan, Kamis (22/09/2016) lalu.

Selain itu, Tongam juga mengancam kalau hal ini tidak diselesaikan oleh PTPN IV, organisasinya akan mendemo kantor pusat PTPN IV.

Tatkala permasalahan ini dikonfirmasi kepada Sahrul Siregar, Humas PTPN IV, melalui ponselnya, ia menyebut kalau PTPN IV tidak punya masalah dengan orang yang telah membuat pengaduan itu. "PTPN IV tidak punya masalah dengan mereka. Silahkan saja mereka demo bang. Kami juga sudah diperiksa Poldasu terkait pengaduan itu", jawab Sahrul.

Ketika disinggung soal tidak adanya pengaduan balik dari PTPN IV apalagi yang dipalsukan adalah tanda-tangan Direktur Produksi, Ahmad Haslan Saragih, dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dan Akta Addendum pekerjaan, Sahrul mengatakan bahwa semuanya itu sudah disampaikan dalam berita pemeriksaan Ahmad Haslan Saragih, saat diperiksa di Poldasu.

Terpisah, ketika hal ini dikonfirmasi kepada Ahmad Haslan Saragih melalui ponselnya, ia mengaku kalau dirinya telah diperiksa oleh Poldasu terkait adanya pengaduan Yusuf, pelaksana pekerjaan proyek. "Saya sudah memberikan keterangan beberapa waktu lalu di Poldasu terkait masalah ini. Semuanya sudah saya sampaikan. Sekarang masalahnya sudah ditangani oleh hukum. Kalau mau lebih jelasnya, hubungi saja Kabag Hukum PTPN IV. Dian anti bias menjelaskan masalah ini", jawab Ahmad Haslan.

Saat hasil konfirmasi ini disampaikan kepada Sahrul, ia berjanji untuk mempertemukan dengan Kabag Hukum PTPN IV di hari Selasa (27/09/2016). "Di PTPN IV kan media hanya diperbolehkan bertamu hanya hari Selasa dan Kamis bang. Selasa saja nanti abang datang biar saya pertemukan", ucap Sahrul berjanji.

Tapi ketika ditemui di ruang kerjanya pada Selasa (27/09/2016) sore, Sahrul berkilah dengan mengatakan kalau Kabag Hukum PTPN IV sedang cuti. "Kabag Hukum sedang cuti bang. Dan lagi pula, semua informasi yang akan disampaikan kepada publik, harus melalui Humas. Dan saya sebagai Humas sudah menjelaskan bahwa tidak ada masalah PTPN IV dengan pengadu. Pengaduan itu adalah urusan si pengadu dengan yang diadukannya", ujar Sahrul.

Saat disampaikan kepada Sahrul soal yang mau dikonfirmasi adalah tentang tidak adanya pengaduan yang dilakukan oleh PTPN IV, terutama oleh Ahmad Haslan Saragih, sebagai orang yang tanda-tangannya dipalsukan, dengan enteng Sahrul menjawab kalau tidak ada kerugian PTPN IV dalam pekerjaan itu. "Tidak ada kerugian perusahaan disitu. Lagipula, untuk apa diadukan, yang bersoal itu kan mereka", katanya.

Disinggung soal adanya permainan di dalam PTPN IV terkait proyek pekerjaan yang dikerjakan Yusuf, Sahrul membantahnya. "Memang kerjaan itu diberikan kepada Amru Hasibuan. Kalau memang pekerjaan itu dari adik Dirut, ya saya tidak tahu", kilahnya lagi (OPA)

Pemkab Taput Sudah Duabulan Tak bayar gaji Guru Honorer

Para guru honorer tenaga pengajar di tingkat SMA se-Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) mengeluh, akibat gaji mereka terhitung dari bulan Agustus dan September tahun 2015 lalu, belum juga dibayarkan hingga kini. Meskipun pun begitu, Kepala Dinas Pendidikan belum juga memberikan penjelasan terkait keterlambatan pembayaran gaji tersebut.

Kepada koran ini, seorang guru honorer mengatakan jika mereka belum mengetahui mengapa gaji yang terhitung dua bulan di tahun 2015 lalu tak dibayarkan oleh dinas terkait. ” Kami heran melihat dunia pendidikan di Taput ini? Sepertinya pejabat berwenang tak menghargai akan jasa kami ini. Jangankan insestif, bahkan gaji pun selalu telat,” keluh IT, Rabu (26/10).

Menurut guru IT, sistim pembayaran honor gaji mereka kerap dilakukan tidak berdasarkan hitungan jam mengajar. Dan, hanya menerima Rp800 ribu perbulannya. Kendati pun dengan menerima gaji minim itu, kata IT, mereka masih dapat bersukur, dalam arti tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.” Namun, karena tak dibayarkan selama dua bulan, kami pun kewalahan dalam menyambung hidup,” ujar IT.

Terkait penunggakan gaji honorer tersebut, Kepala Dinas Pendapatan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) James Simanjuntak mengaku jika pihaknya telah mencairkan gaji guru honorer pada bulan Agustus dan September tahun 2015 tersebut ke dinas pendidikan. Jadi, kata James, masalah penunggakan tersebut tidak lagi berada pada instansinya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Jamel Panjaitan belum dapat dimintai keterangannya. Begitupun kala dihubungi lewat telepon, nomor Kepala Dinas yang jarang ngantor ini juga tak berfungsi.
(dh)

Pelebaran Jalan Purba Dolok Meresahkan Warga

 
Akibat proyek peningkatan jalan yang dikerjakan oleh PT Morganda di Jalan Desa Purba Dolok Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbahas warga sekitar resah. Hal ini di sebabkan akibat dump truk pengangkut tanah yang lalu lalang setiap hari disekitar tempat tinggal warga. bila panas tiba tanah yang berasal dari truk-truk dan dari badan jalan tersebut berubah menjadi abu yang berterbangan mengganggu pernafasan warga.

Ditambah lagi , bila hujan tiba, tanah merah yang sudah melekat di badan jalan berubah menjadi lumpur. “Karena proyek mereka kami harus selalu meyiram jalan, kalau tidak banyak abu yang berterbangan. Karena abu yang selalu beterbangan banyak warga yang mengalami sesak nafas. Ibu-ibu juga harus selalu membersihkan rumahnya karena banyaknya abu yang berterbangan. Sebaliknya, kalau musim hujan jalan kami ini menjadi seperti kubangan kerbau banyak lumpurnya,” tukas Dedi (35) warga sekitar, Senin (24/10) siang.

 Hal yang sama juga ungkapkan Mega (30) ,warga desa setempat, dirinya mengaku sangat mengharapkan tindak lanjut keluhan warga ini. “Akibat proyek besar PT. Morganda ini ini, kami khususnya warga di sini sering menerima debu jalanan , sehingga membuat warga dan yang melintas jalan mengalami gangguan kesehatan .”Warga jadi tidak aman melewati jalan ini, baik siang maupun sore akibat debu jalanan beterbangan,bahkan perabotan rumah pun ikut berdebu.”ujarnya.

Selain mengganggu kenyamanan warga sekitar itu, menurut Dedi lagi, pengerukan parit dan pengerukan pelebaran malah dilakukan keseluruhan secara bersamaan. Harusnya, pengerjaan itu dilakukan secara bertahap atau yang sudah digali ditutup kembali secepatnya. “ Warga disini sangat mendukung program pembangunan. Namun, janganlah proyek pelebaran jalan serta proyek lainnya di areal ini menguntungkan sepihak,” ,kesalnya.

Pengawas Praswil Jarang Meninjau
Anehnya lagi, pelaksanaan proyek peningkatan jalan itu mulai dari simpang 3 Purba-Siborboron dengan nomor kontrak 14/SP/BM.VI/DAKDPW/X/2016dengan pagunya Rp 3.785.461.726,00, pengawas dari pihak intansi terkait Dinas Prasarana Wilayah (Praswil) jarang melakukan peninjauan ke lokasi pekerjaan.
Hal itu diakui sejumlah tukang yang dijumpai dilokasi pekerjaan.” Tidak kami kenal siapa pengawas dari dinas,” ujar seorang tukang seraya dirinya mengaku pengawas malah yang dikenal dari pihak rekanan.” Yang tahu aku hanya pengawas dari rekanan nya,” tambahnya.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Praswil Lautdin Sitinjak yang hendak dikonfirmasi diruang kerjanya, tidak ditempat. Demikian juga, pengawasnya dari dinas itu, juga tidak ditempat

Loncing AWDI Kota Medan Dengan Keserderhanaan Meriah

Medan (JJ)

Asosiasi Wartawan Demokrasi (AWDI) DPC Kota Medan mengadakan sukuran sekaligus Loncingsekaligus halal-bilhalal pada hari sabtu (16/7) sehubungan sudah keluarnya surat kesbang linmas kota medan sekali gus halal bilhalal.

Menurut Nursaid ketua DPC  AWDI Kota Medan “ acara ini dilaksanalan ucap sukur pada alllah swt telah keluarnya surat kesbang linmas kota medan serta menyambut halal-bilhalal.”

“ AWDI Kota Medan akan kostisten dalam membenahi SDM  wartawan yang bernaung AWDI Kota Medan sekaligus melindungi mereka ketika terbentur dalam kasus hukum ketika  mereka melakukan tugas- tugas jurnalis dalam pemberitaan .Karena selama ini banyak kali oknum-oknum pemerintah yang mengkriminalisasi ketika metika mereka melakukan tugas-tugas jurnalistik “

Hadir dalam acara tersebut pensehat hukum Awdi seperti  pak Pahmi,pak Boy,Ketua Awdi Sumut pak Agus Agil,Ketua LSM Lipan ,turut hadir pula semua anggota Awdi . (par)

Tuntut Keadilan, Guru Deli Serdang Demo di Depan Istana

 
Medan(JJ)
Seorang guru bernama Nelly Dona Hutabarat menggelar aksi diam di depan Istana Negara, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (13/7/2016) siang. Nelly melakukan demonstrasi seorang diri.
Demonstrasi dilakukan guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) 10-61-59 yang terletak di Jalan Irian Barat, Pasar Sampali, Deli Serdang, sebagai upaya menuntut keadilan atas kasus pembongkaran rumah dinas tanpa pemberitahuan.
Pembongkaran rumah dinas dilakukan oleh Kepala Sekolah SMPN 6, Deli Serdang, Elvian Lubis. Kemudian menutup sekolah, rumah dinas Nelly yang menempel di SDN 10-61-59 juga terkena bongkar.
"Saya datang langsung nanya 'kok berani kalian, siapa yang suruh kalian bongkar,' lalu pembongkaran langsung dilanjutkan," katanya kepada wartawan di depan Istana Merdeka.
Pertanyaan perempuan yang sudah mengabdi sebagai guru selama 36 tahun itu juga tidak digubris kepala sekolah tersebut. Tiba-tiba kepala desa datang dan menyuruh untuk melanjutkan pembongkaran tersebut.
Nelly mengatakan, selama pembongkaran banyak barang-barang miliknya yang rusak, bahkan sejumlah dokumen penting juga hilang karena lemari tempat penyimpanan surat-surat berharga turut hancur.
"Barang-barang saya dicampakkan begitu saja, SK dan perhiasan saya enggak ada," tuturnya.
Sebelumnya, pembongkaran rumah dinasnya dilakukan pada 24 November 2011 secara membabi buta. "Saya dibuat macam binatang dan tidak ada harganya di hadapan mereka. Karena dari pembongkaran itu surat pengangkatan PNS juga hilang tidak tahu ke mana," ujarnya.
Nelly mengatakan, pembongkaran atas SK Kepala Dinas Dikpora tersebut disertai dengan penganiayaan dan perusakan barang. Nelly pun langsung melaporkan kekerasan itu ke Polsek Percut Sei Tuan, namun hingga saat ini belum ada kepastian dari hasil laporannya sejak 2011.
Ia curiga ada permainan uang di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di balik pembongkaran tersebut.
"Kayaknya mereka ada main duit," ujarnya.
Pantauan Okezone, dalam aksinya Nelly membawa foto-foto bukti perusak tempat tinggalnya, surat-surat pelaporan dan juga karton berwarna putih dengan bertulisan harapan.
"Bapak Teten Masduki. Tolong saya Pak, sudah lima tahun saya berjuang untuk keadilan. Saya guru tertindas dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Saya datang ke Jakarta ini untuk bisa bertemu langsung dengan Pak Presiden. Harapan terakhir saya mewujudkan keadilan," begitulah tulisan serta harapan Nelly.

DPRD Su Minta Tunda Pembangunan Pembangkit Listrik di Palu Kuro Sampai Lengkap Izinya

Medan-(jjo)

Pembangkit listrik sangat diharapkan di bangun di sumatera utara seperti di Palu Koro yang dibangun investor asing oleh PT Mabr Elektrindo daya 2 X 150 MW tapi jangan menabrak izin izin yang ada di Indonesia terungkap dalam rapat dengar pendapat DPRD SU Komisis A,D,dan E dengan PT Mabar Elektrindo,Dinas Perhubungan Provsu,Dinas Pertambangan dan Energi Provsu,Badan Perizinan Terpadu Provsu,Imigrasi kelas II Belawan,Balai Besar Sungai Sumatera II.Tapi berita terendus banyak  kejangalan-kejangalan yang terjadi dalam pembangkit listrik Batu bara di Desa Palu Kuro Kac Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang  yang dilaksanakan oleh PT Mabar Elektrindo bekerjasama dengan perusahan cina Shanghai Electric Power Construction co.LTD .

Menurut Lonardo Samosir politikus Golkar pembangunan pembangkit listrik tersebut banyak merusak lingkungan .Begitu pula menurut ketua fraksi Pan Sumut H.Syah Afandin SH akibat pembangunan pembangkit listrik tersebut karena menutuk duabelas anak sungai banyak nelayan melarat karena payah melaut.

Begitu pula pendapt yan antoni purba dari fraksi gerinda inilah contoh sempurna corpotartion bias mengatur pemerintah tanpa ada perda perda reklamasi pantai perusan ini sudah bias membangun tanpa punya izin. Begitu pula menurut politisi Demokrat Mustofawiya sitompul bahwa pembangunan Palu Koro harus dengan pasir darat tanpa mengantongi ijin pengerukan pasir laut Pt Mabar Elektrindo membangun pembangkit listrik dengan pasir laut

.Begitu pula Nezar Djoel fraksi Nasdem kita bukan anti Investasi tapi ketika kami sampai disana ada ribuan pekerja bangsa cina ada disana tanpa mengerti bahasa Indonesia sementar itu sarm huta julu fraksi PDIP mengkritik pelepasan kawasn hutan serta luas lahan belum jelas sementara itu syamsul kodri ketua komisi e minta data-data tenaga kerja yng belum jelas. Keputusan rapat lintas komisi itu merekomendasikan agar pembangunan pembangkit listrik di desa Palu Kuro yang dilkukan investor cina Shanghai Electric Power Construction co.LTD . dan dibangun oleh PT Mabar elektrik sebaiknya ditunda sampai izin-izinnya dilengkapi .(bar)

LSM Cakrawala : Ada unsur korupsi pengadaan barang di PTPN III Distrik Manager Asahan

 

 Bagas angkasa Dirut ptpn III

Asahan (Jaga jarak)

Teguh Tambunan SH,Ketua LSM Cakrawala sangat perihatin dengan kerja petinggi PTPN III BUMN yang bergerak dibidang perkebunan .Terutama para rekanan yang melaksanakan kontrak dikebun Distrik Manager Asahan .

Seperti terjadi di Kebun Sei Silau yang dipimpin Bapak Edi Prima Tarigan .Terlihat pada pengadaan proyek batu pitrun dan batu padas sangat tidak bermutu.Bisa dilihat di Abdeling 3 batu padas sangat rapuh mirip tanah putih atau batu gamping kalau dipecah.Proyek ini dikerjakan oleh CV Puspasari.

Begitu pula proyek dikebun Ambahan rekanan pemenag angkutan janjangan kosong sebagai pemenag tender berinisial JM yang dikabarkan dekat dengan Direktur produksi PTPN III ujar Teguh Tambunan kerjanya amburadul .Angkutan    Janjangan Kosong dari PSSIL keareal Afdeling kebun terlihat berserakan.

Begitu pula pengunan BBM Jenis solar yang seharusnya mengunakan solar industy tapi PTPN III wilayah Distrik Manager Asahan yang dipimpin Ir Ospin Sembiring mengunakan solar bersubsidi yang dipasok dari SPBU terdekat dikota Kisaran . Sangat diharapkan kejatisu memeriksa proyek-proyek pengadan yang dikerjakan rekan di PTPN III Distrik Manager Asahan banyak beraroma korupsi (apin)